Pmna no 3 tahun 1997 pdf download

Perka bpn 82012perubahan pmnakapbn 31997 pelaksanaan. Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 peraturan menteri atrkbpn nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana dalam pembuatan surat keterangan waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Report petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap ptsl. Ri nomor 8 tahun 2012 pasal i ketentuan dalam pmna kepala bpn nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan pp nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diubah sebagai berikut. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3107. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24. Petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 pdf free download. Peraturan presiden nomor 20 tahun 2015 tentang badan pertanahan nasional pmna no. Tahun 1997 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3696. Keputusan presiden nomor 121p tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja periode tahun 20142019. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah presiden republik indonesia, menimbang. Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta. Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk selanjutnya disebut pmna perkaban no. Pdf potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik. Akta ppat sebagai akta otentik notaris victory sh mkn. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688.

Perbedaan ini kemungkinan diakibatkan adanya gempa tahun 2006 dan juga disebabkan perbedaan datum, dimana koordinat buku tugu menggunakan datum wgs 1984 sedangkan koordinat ukuran menggunakan datum itrf. Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja badan pertanahan nasional republik indonesia. Peraturan presiden nomor 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut 3. Keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 tentang badan pertanahan nasional. Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Tahun 2016 tentang penggantian beberapa menteri negara kabinet kerja periode tahun 2014 2019. Pp no 24 thn 1997 tentang pendaftaran tanah hamka mc. Peraturan menteri negara agrariakepala bpn nomor 3 tahun 1997. Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Petunjuk teknis peraturan menteri negara agraria kepala. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58 tambahan le mbaran negara nomor 3643. Undangundang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun lembaran negara tahun 1985 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3318. Pdf petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 free download pdf. Cors or continuously operating reference station is a positioning technology based on gnss global navigation satellite system. Ketentuan pasal 96 ayat 2 dihapus dan ayat 3 diubah serta setelah ayat 3 ditambahkan 2 dua ayat baru yakni ayat 4 dan ayat 5.

Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Undang undang republik indonesia nomor 3 tahun 1960 tentang pengesahan undangundang darurat no. Keputusan presiden nomor 122m tahun 1998 tentang pembubaran kabinet. Permen agrariabpn nomor 91999 tentang pemberian dan. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah 2 hal. Undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2008 no mor 59, tamba han lembaran negara republik indonesia nomor 4844. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Peraturan perundangundangan tersebut adalah pmna no. Untuk penyeragaman, yang dimaksud dengan peraturan, pasal, ayat, butir dan lampiran pada petunjuk teknis ini adalah pasal, ayat, butir dan lampiran seperti dinyatakan pada pmna kbpn no. Description download petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 comments. Sebelumnya foto serah terima berita acara 18 nama calon anggota kpai periode 20 2016 tim seleksi kepada kpai berikutnya undang undang uu ri no. Kegiatan pendaftaran tanah harus meliputi, kegiatan.